Andai Menjadi Ketua KPK, Saya Akan…

Selamat atas pengangkatan Bapak sebagai ketua KPK periode 2015 – 2019.

Jangan panggil saya dengan panggilan “Bapak” gitu ya. Saya agak gak nyaman dengan panggilan itu. Panggil saja nama saya langsung, atau boleh juga panggil “Saudara” atau “Anda.” Lebih egaliter.

Dan mungkin ini akan terdengar klise, tetapi bagi saya jabatan ketua KPK ini adalah amanah, yang sangat berat. Nah, mengingat saya belum mulai menjalankannya, dan belum terlihat keberhasilan atau kegagalan saya, sebaiknya ucapan selamat ini ditunda sampai saya selesai menjalani masa jabatan saya. Pada saat itu sudah akan terlihat apakah saya berhasil menjalankan tugas atau tidak.

Bagaimana Anda memandang korupsi di negeri ini?

Seperti diungkap Tim Lindsey di sini, perilaku korupsi ada di mana-mana dan di banyak negara. India, China, Australia, dan Amerika Serikat juga tidak sepenuhnya bebas dari korupsi. Permasalahan yang lebih penting memang bukan apakah ada korupsi atau tidak, tetapi apa yang dilakukan untuk menghadapinya. Menurut saya pribadi, Indonesia, termasuk KPK di dalamnya, telah melakukan banyak hal. Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia, meski masih rendah pada angka 3,00 pada tahun 2011, telah meningkat dari hanya pada angka 2,00 pada tahun 2004. Peningkatan angka Indeks Persepsi Korupsi ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, nomor lima di Asia, dan nomor delapan di dunia. Kita bersama patut mensyukurinya.

Berita baiknya, korupsi telah disadari sebagai persoalan serius di Indonesia yang wajib dibenahi. Namun, tetap perlu disadari bahwa atas aksi pemberantasan korupsi ini pasti akan ada perlawanan dari pihak-pihak yang dirugikan. Harapan saya, upaya corruptor strikes back ini tidak sampai sukses membuat masyarakat Indonesia semakin toleran terhadap korupsi dan koruptor. Biarkan saja para koruptor yang terganggu itu melakukan perlawanan balik, yang penting orang-orang baik dan masyarakat umum tetap sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan yang menghancurkan negara, perekonomian dan tata moral. Masyarakat harus bikin jera koruptor dan calon koruptor, jangan justru dihargai dan dihormati atau bahkan diberikan jabatan kembali sebagai pejabat publik. Penghargaan yang keliru kepada koruptor dan mantan koruptor ini akan membuat tidak ada efek jera terhadap korupsi dan koruptor. Dan ini sangat berbahaya.

Menurut Anda, apa penyebabnya sehingga tingkat korupsi Indonesia bisa seperti ini?

Ada berbagai jenis modus korupsi dan tingkatnya, masing-masing punya penyebab yang berbeda-beda. Namun secara umum, saya percaya teori Simple Model of Rational Crime (SMORC) dari peraih Nobel Ekonomi Gary Becker, yang pada dasarnya mengatakan bahwa setiap pelaku kriminal, termasuk koruptor, adalah makhluk rasional yang akan mempertimbangkan cost dan benefit dalam melakukan tindakan korupsinya.

Kalo dari segi benefitnya, korupsinya kan sudah jelas: uang dan harta hasil korupsi, nilainya bisa sangat bervariasi tergantung jenis pidanan korupsi yang dilakukannya. Nah, kalau dari segi cost-nya, pelaku korupsi ini berpikir ulang jika kemungkinan tindakan korupsi itu akan ketauan relatif tinggi, ditambah lagi dengan adanya denda dan hukuman yang penjara yang sangat tinggi dan ditutup dengan hukuman sosial dari masyarakat kepada mantan koruptor. Pada kondisi sebaliknya, yaitu: kemungkinan terjerat yang rendah (sehingga yang tertangkap ‘hanya’ dianggap apes), denda dan hukuman ringan, dan belum lagi kalau perilaku permisif masyarakat terhadap koruptor maka expected costs korupsi akan lebih rendah dari benfit-nya, yaitu uang hasil korupsi. Hasil akhirnya, korupsi really does pay dan perilaku korup akan sangat rasional untuk dilakukan oleh siapa pun yang sempat dan berminat melakukannya.

Lantas…

Nah, tugas KPK adalah untuk mengoptimalkan cost dari korupsi sehingga tidak akan pernah lebih rendah dari benefit yang diperoleh. Sesuai Undang-Undang Nomor 20/2002, KPK dibentuk dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Segala tindakan KPK akan dioptimalkan agar calon koruptor akan berpikir ulang ribuan kali sebelum melakukan korupsi dan koruptor menyesal dan jera untuk melakukan korupsi.

Untuk mencapai tujuan agar setiap perilaku korupsi sangat besar kemungkinannya terungkap, perlu pengawasan semua pihak terkait pemberantasan korupsi di bawah koordinasi KPK. Selanjutnya, untuk membuat koruptor jera, KPK akan mengoptimalkan hukuman maksimal dan optimalisasi media agar mantan koruptor tidak dapat menikmati hasil korupsinya.

Menurut Anda, apa modal KPK yang paling utama saat ini?

Dukungan masyarakat. Menurut saya, KPK telah memiliki reputasi yang baik. Kami harus mengoptimalkan reputasi dan dukungan masyarakat ke dalam potensi nyata untuk melakukan pemberantasan korupsi. Berkat kerja sama yang baik dengan masyarakat, media, LSM, upaya perlawanan balik koruptor dapat dicegah untuk tidak berkembang lebih lanjut. Tanpa dukungan masyarakat, KPK akan benar-benar kerepotan menjalankan tugasnya.

Tagline di website KPK saat ini adalah Mewujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi. Anda yakin bisa mencapainya?

Dengan kerja sama seluruh pihak, saya pikir, kenapa tidak? Akan tetapi, mengharapkan KPK saja untuk mewujudkannya tentu seperti pungguk merindukan bulan. Kami akan berusaha realistis dalam menetapkan target pemenuhan ini tetapi akan tetap berusaha sampai titik darah penghabisan untuk menuju ke arah tujuan tersebut.

Perlu diingat sumber daya KPK, baik berupa SDM, jaringan kantor, maupun anggaran sangat terbatas. Untuk itu, kerja sama kelembagaan kami dengan stakeholder KPK akan sangat menentukan keberhasilan tujuan tersebut. Sebut saja upaya kerja sama kami dengan Ditjen Imigrasi dalam upaya cekal tersangka, dengan Pengadilan Tipikor dalam pelaksanaan pengadilan tersangka korupsi, dengan DPR dalam proses pengawasan dan penganggaran internal KPK sendiri, ataupun dengan media, LSM, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Apa yang akan menjadi fokus Anda selama memimpin KPK?

Sesuai Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30/2002, tugas dan kewenangan KPK sudah jelas. Nah, seluruh kewenangan tersebut akan terus dioptimalkan sebaik mungkin di masa kepemimpinan kami. Nah, KPK sendiri telah memiliki Road Map Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011 – 2023. Tugas saya sebenarnya tinggal konsisten dengan Road Map tersebut dan melanjutkan hal-hal baik yang telah dicapai oleh kepemimpinan KPK sebelumnya. Namun tentu saja, akan ada fokus yang akan kami jalankan. Saya akan fokus untuk mengoptimalkan sinergi KPK dengan stakeholder terkait, khususnya kepolisian, kejaksaan, Inspektorat Jenderal di masing-masing kementerian dan pemerintah daerah, BPK, dan BPKP. Sinergi dan realistis, itu fokusnya.

Sejalan dengan upaya sinergi tadi, bagaimana memastikan bahwa konflik antar-lembaga, sebut saja konflik cicak-buaya atau kriminalisasi Ketua KPK periode 2008 -2011, dapat diminimalisasi?

Oleh karena itulah, saya menggunakan istilah sinergi, bukan supervisi, meski di dalam Undang-Undang menggunakan istilah seperti itu. Dengan sinergi, KPK dengan stakeholder akan menjalan kerja sama pencegahan, whistle blowing, dan sharing mekanisme pemberantasan korupsi. Inisiatif pencegahan dan pemberantasan korupsi akan berada di tangan instansi terkait, KPK akan mendorong tata kelola dan hanya akan mengambil alih kasus yang big-fish saja. Dengan begini, kami mengharapkan tidak ada resistensi yang berlebihan terhadap KPK.

Ada ide tertentu untuk upaya sinergi ini?

Untuk lembaga penyelenggara negara, baik kementerian, lembaga, pemerintah pusat, legislatif dan yudikatif, yang siap bekerja sama dengan kami, kami akan membuat mekanisme whistle-blowing yang jelas dan terintegrasi langsung dengan KPK. Selain itu, kami juga mengusulkan agar KPK dapat dilibatkan sejak awal dalam proses kegiatan penyelenggaran negara yang berpotensi terjadinya pidana korupsi. Sebagai contoh: dalam proses penyusunan anggaran yang signifikan jumlahnya, dalam proses pengadaan proyek yang nilainya lebih dari Rp500 miliar, dalam penyelenggaraan event olah raga nasional maupun internasional, dan lain-lain.

Bagaimana dengan upaya penindakan?

Upaya penindakalan akan difokuskan kepada peristiwa mega-korupsi. Kan sayang kalo penyidik KPK malah disibukkan dengan kasus korupsi kecil-kecilan. Akan tetapi tentu saja kami akan tetap melanjutkan terapi kejut dengan tangkap tangan korupsi dengan berbasis penyadapan, yang selama ini menjadi ciri khas KPK. Kalau nilai korupsinya tidak signifikan, kami akan melimpahkannya ke Kejaksaan, dengan tetap adanya pemantauan berkelanjutan.

Bagaimana dengan upaya pencegahan?

Kami punya satu deputi pimpinan KPK yang khusus menangani pencegahan. Dan seperti halnya penindakan, upaya pencegahan korupsi ini pun tema sentralnya adalah sinergi. Kami siap bekerja sama dengan seluruh pihak yang berinisiatif melakukan pencegahan korupsi. Upaya pencegahan yang akan kami lakukan seperti: sosialisasi, aktif di media sosial, pendidikan usia dini, atau bahkan lomba ngeblog dengan tema pemberantasan korupsi. Kami siap menginisiasi dan mendukung setiap kegiatan sejenis.

Kami juga akan memberikan perhatian besar kepada generasi mendatang. Menurut hemat kami, tema anti-korupsi sudah harus diperkenalkan sejak dini, baik dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Kami akan melakukan upaya kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar materi anti-korupsi ini dapat secara resmi diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran anak sekolah. Kan daripada cerita seperti Bang Maman dari Kalipasir yang dicantumkan dalam buku pelajaran kan mendingan dicantumkan dalam buku pendidikan anak-anak mengenai cerita anti-korupsi, pemimpin yang berintegritas, penerapan integritas di lingkungan rumah, dan lain-lain.

Kami bahkan akan mengupayakan adanya pelatihan khusus integritas dan anti-korupsi bagi keluarga. Ide awalnya, keluarga merupakan benteng pertama dan utama dalam melakukan pemberantasan korupsi. Untuk menyiapkan orang tua yang paham anti-korupsi, kami akan mendesain program pelatihan bahwa keluarga dengan pokok-pokok pelatihan mengenai implementasi dan cont0h-contoh kasus penerapan integritas di lingkungan keluarga.

Ada target khusus, misalnya kenaikan Indeks Persepsi Korupsi atau jumlah tersangka?

Sebagai institusi, KPK memiliki visi dan misi. Nah, sebagai tindak lanjut visi dan misi itu, kami pun memiliki dan menetapkan rencana strategis yang salah satunya menetapkan Key Performance Indicator (KPI), bagi level pimpinan, deputi, kepala biro, penyidik sampai dengan level pelaksana di lingkungan. Untuk level KPK wide, pencapaian masing-masing KPI akan dapat dipantau oleh masyarakat luas sehingga dapat diketahui pencapaiannya.

Terima kasih atas waktu Bapak, eh… Anda…🙂

Sama-sama, mohon selalu dukung KPK karena tanpa dukungan masyarakat Indonesia, KPK tidak akan berarti apa-apa.

Wallahu a’lam.

Postingan ini diikutsertakan dalam Lomba Blog Andai Aku Menjadi Ketua KPK dan telah di-cross post di: http://lombablogkpk.tempo.co/index/tanggal/841/Maman%20Firmansyah.html.

Tentang Maman Firmansyah

Seorang pegawai yang gak jelas kerjaannya, selain apa yang disuruh atasan. Suami dari seorang istri dan ayah dari dua orang anak.
Pos ini dipublikasikan di Itulah Indonesia, Pribadi dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s