Menyikapi Kisruh Upah Minimum

The question is not whether “should this policy be implemented”, but rather “if this policy is implemented, will it have the effects you intend?”.

Syahganda Nainggolan, dalam artikelnya di Kompas hari ini Sabtu, 28 Januari 2012 nulis, “…ekonom-ekonom arus utama, yang sangat berpengaruh terhadap pengambil kebijakan selama ini, umumnya sangat kontra terhadap kekakuan (rigidity) pasar tenaga kerja.” Ada komentar?

Terus terang saya ragu dengan pernyataan pak Syahganda ini, karena saya menurut saya sih pengambilan keputusan apa pun di negara ini sepertinya tidak pernah berkonsultasi dengan siapa pun yang ahli tuh.

Yang serius dong! Nanya beneran nih! Kan situ ngakunya ‘an avid economics reader?’

Okeh, karena situ juga maksa. Mari kita ngawur bersama dengan ngomongin soal kisruh upah ini. Mulai dari mana kita?

Bagaimana pendapat ekonom secara umum tentang upah?

Kalo berdasarkan standard economics textbook, upah/gaji/penghasilan itu harga atas pekerjaan yang dilakukan oleh labor demi sang employer. Nah, yang dipake tentunya simple supply and demand equlibrium. Dalam hal ini, demand labor dari pengusaha (Apindo) atas pekerjaan di pabriknya ini bertemu dengan supply labor dari para buruh.

Di dunia yang ideal, Apindo tinggal bikin woro-woro, “gue lagi butuh buruh buat ngerjain kerjaan di pabrik gue: kerja 9 jam sehari, bla..bla.., trus kalo mau gue bayar (misalnya) Rp1.300.000,-.”  Nah, buruh yang bersedia dengan jenis kerjaan itu (dan bisa ngerjainnya) dan setuju dengan gaji itu, tinggal kerja sama sang Apindo. Kalo ngerasa kurang gede gajinya tinggal bilang, “Koh, naikin lagi jadi Rp1.500.000,- lagi napa? Nanggung amat?” Nah, kalo setelah proses tawar-menawar jadinya Rp1.400.000,- ya gak masalah, equilibrium tercapai katanya.

Kalo gak tercapai juga tawar-menawarnya?

Ya, si buruh tinggal cari pengusaha lain, pabrik lain, atau tempat kerja laen yang bersedia ngasih kerjaan sesuai harapan dia. Gampang kan? Begitu juga kalo udah kerja di suatu pabrik, dan ngerasa gak puas sama gaji, tinggal datengin employer, terus bilang: “naikin gaji gue 30% atau gue keluar nyari kerjaan di tempat laen! Ente mesti bakalan repot karena musti ngelatih tenaga kerja terampil kayak gue lagi.” Tawar-menawar terjadi lagi, equlibrium (baru ataupun nggak) bakal tercapai. Gampang sekali kan?

Ya, tapi kan di dunia nyata gak gitu-gitu amat?

Yup, Anda bener. Standard economic text-book itu di dunia antah berantah, asumsinya: semua pelaku ekonomi bertindak rasional. Gak ada pengusaha jahat yang sibuk meres keringat buruh sementara punya keuntungan berlimpah, dan juga gak ada buruh-buruh galak yang mecah-mecahin kaca pabrik, nutup pabrik yang lagi operasional, ataupun nutup jalan tol sampe bikin susah semua orang.  Standard economic text-book juga mengasumsikan kebebasan bertindak dan berpindah. Jadi, kalo ngerasa gak cocok dengan gaji di satu pabrik, tinggal pindah ke pabrik laen. Kalo ngerasa gak cocok dengan standar gaji di Indonesia, ya tinggal nyari kerjaan di Malaysia, atau di Hongkong. Jadi, gak perlu protes kalo gaji di Indonesia itu lebih rendah dibandingkan di Vietnam atau China, tinggal pindah aja ke sana kan?

Nah, karena asumsi di standard economic text-book itu gak rasional dan gak kejadian di dunia nyata, terus?

Yup, memang ada masalah dengan simple supply and demand dalam urusan upah, setidaknya soal:

  • Bisa terjadi monopsonistic competition, di mana employer punya kekuatan pasar yang jauh lebih besar dari labor. Dengan jumlah labor yang berlimpah, employer tinggal bilang sama labor, “kalo ente gak mau dengan upah segitu, masih banyak koq yang mau.”
  • Bisa juga kejadian kolusi antar-employer, kerja sama netepin upah.
  • Bisa juga karena emang adanya segmentasi keahlian buruh, di mana sebagian besar buruh memang hanya bisa ngerjain kerjaan yang begitu-begitu aja. Gak gampang ngerjain kerjaan baru di tempat yang baru juga.
  • Belum lagi ada kemungkinan munculnya search cost dan information cost, nyari kerjaan baru butuh waktu dan biaya.
  • Dan mungkin juga karena imperpect mobility, gak gampang berpindah tempat, antar kabupaten, antar provinsi,  atau bahkan antar negara, butuh perjuangan dan pengorbanan.

Makanya butuh upah minimum?

Ya, kira-kira begitu. Kalo kata di sini sih, hampir 90% negara di dunia punya semacam aturan upah minimum. Besarnya tentu bervariasi, dari yang paling rendah sampe paling tinggi. Penentuannya bervariasi, ada yang pake pendekatan kebutuhan hidup minimum (atau layak), kayak di Indonesia, atau juga ada yang pake pendekatan jaminan sosial.

Tapi tentunya ada yang setuju dan gak setuju dong sama kebijakan upah minimum ini?

Sayangnya, ya.

Kalo yang gak setuju, kenapa? Kan justru bagus aturan ini membela kepentingan yang miskin?

Kalo pake berdasarkan standard economic text-book, prinsipnya begini: upah itu merupakan harga atau pekerjaan yang dikasi labor ke employer. Kalo harga ditetapkan oleh suatu kekuatan di luar mekanisme supply and demand, siap-siap aja pasti ada yang dirugikan. Gambar standardnya kayak gini nih:

Jadi kalo berdasarkan standard economic text-book, dengan adanya upah minimum, employer bakal ngitung-ngitung jumlah pembayaran upah mereka, terus mulai ngurangin jumlah demand for labor. Sementara itu, supply for labor bakal meningkat. Bakal ada orang-orang, yang seandainya gak ada upah minimum bakal bekerja (karena bersedia digaji di bawah upah minimum), gak jadi dapat kerjaan karena employer gak berani menggaji di bawah upah minimum, takut ngelanggar aturan. Ilustasi sederhana soal ini saya gambar di postingan saya yang ini. Ekonom yang menentang upah minimum bakal bilang: bakal ada orang-orang (kemungkinan yang low skilled) yang gak akan pernah punya kerjaan karena selalu kalah bersaing dengan orang-orang yang lebih berkompeten.

Efek lanjutannya, kalo berdasarkan pendapat ekonom yang menentang upah minimum, adalah: kebijakan upah minimum akan menguntungkan orang-orang yang sudah di labor market karena mereka bakal menikmati upah minimumnya. Hasil penelitian Martin Rama di sini, nambahin: kebijakan upah minimum menguntungkan buruh di perusahaan-perusahaan gede, sementara buruh di usaha kecil dan menengah malah dirugikan.

Selain soal logika grafik, ada lagi gak alasan ekonom yang anti-upah minimum ini?

Kira-kira kayak gini inih:

  • Kebijakan upah minimum menutup labor market dari pesaing buruh-buruh lain, yang bersedia dibayar lebih murah, efek lebih lanjutnya inefisiensi dalam struktur harga produk manufaktur.
  • Malah bikin repot usaha kecil, yang struktur biayanya sangat terpengaruh sama gaji karyawan.
  • Efek tidak langsungnya bisa berupa kenaikan harga produk yang dihasilkan, untuk mengkompensasi kenaikan biaya upah. Di era globalisasi yang makin kompetitif, naikin harga ini gak gampang.
  • Menguntungkan beberapa buruh, dengan beban bagi yang lebih miskin dan lebih tidak produktif.

Tapi pasti ada yang menentang ekonom yang anti-upah minimum ini dong?

Ya pasti ada lah. Ekonom yang mendukung upah minimum juga punya data yang membuktikan hasil yang berbeda dengan asumsi ekonom anti-upah minim: adanya upah minimum justru bikin peluang pekerjaan semakin meningkat. Carl dan Krueger contohnya. Beberapa argumen pendukung upah minimum, antara lain:

  • Meningkatkan standar hidup si miskin.
  • Memotivasi dan mendorong pegawai untuk bekerja lebih keras.
  • Mendorong konsumsi oleh buruh.
  • Mendorong orang kerja formal, daripada melakukan tindak kejahatan.
  • Meningkatkan penggunaan teknologi, sebagai upaya employer untuk menghemat.

Gimana dengan kondisi di Indonesia?

Indonesia ini selalu unik. Yang pasti sih kita punya aturan tentang upah minimum. Bisa dicek di sini tentang aturan lengkapnya. Ada aturannya jelas di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Sepemahan saya sih begini:

  • Penetapan upah minimum dilaksanakan setiap tahun.
  • Upah ditetapkan dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
  • Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota membentuk tim survey yang anggotanya terdiri dari unsur tripartit: perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi.
  • Standar KHL ditetapkan dalam Kepmen No. 17 tahun 2005, berdasarkan standar tersebut, tim survey Dewan Pengupahan melakukan survey harga untuk menentukan nilai harga KHL yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi masing-masing.
  • Survey dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September , sedang untuk bulan Oktober s/d Desember dilakukan prediksi dengan membuat metode least square. Hasil survey tiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapat nilai KHL.
  • Nilai KHL ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.
  • Berdasarkan nilai harga survey tersebut, Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan factor lain : produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha yang paling tidak mampu, kondisi pasar kerja dan saran/pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kotamadya.
  • Gubernur nantinya akan menetapkan besaran nilai upah minimum. Penetapan Upah Minimum ini dilakukan 60 hari sebelum tanggal berlakunya yaitu setiap tanggal 1 Januari.

Kenapa selalu kisruh jadinya?

Wallahu a’lam. Secara psikologis, semua orang tentu pengen penghasilannya naek, caranya yang berbeda-beda. Ada yang kuliah dan kursus untuk meningkatan kapabilitas diri, ada yang nyari kerjaan di tempat baru, ada yang memilih jadi wiraswasta, dan ada juga memilih kenaikan gaji dengan berdemo.

Kenapa tahun demo buruhnya ini jadi kisruh banget?
Kisruhnya dikipasin sama dua gubernur, Jawa Barat dan Banten. Banten merevisi ketentuan upah minimum, sementara Jawa Barat menetapkan upah minimum di luar kesepakatan dewan pengupahan. Dua-duanya diprotes Apindo yang lantas  menggugat keputusan itu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Emang kalo rusuh begini beneran bakal bikin takut investor?

Kalo kata buruh sih nggak ngepek. Tapi yang jelas sih salah satu temen saya konsultan JICA dari Jepang sampe bela-belain nanyain rusuh buruh ini ke saya, karena ada temen investornya asal Jepang yang jadi ragu-ragu mau dateng investasi ke Indonesia. Tentu satu kasus ini gak bisa jadi acuan, tapi minimal perlu dipikirin juga bahwa: yang paling repot itu tentu pengusaha lokal yang skala usahanya gak terlalu besar. Mau mindahin usaha ke luar negeri juga gak gampang, mau nerusin usaha di Indonesia juga tentu bakalan deg-degan tiap tahun mikirin kenaikan upah tiap tahunnya.

Jadi, kesimpulannya gimana nih?

Gak ada kesimpulan yang pasti, sih. Yang perlu diperhatiin adalah bahwa pertanyaan yang penting bukanlah “apakah kita harus mengimplementasikan kebijakan ini?” tetapi lebih cocok, “apakah kalo kebijakan ini diimplementasikan, akan menghasilkan kejadian seperti yang saya inginkan?” Hal ini jadi penting karena di dunia ini, selain adanya hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk soal upah minimum, ada pula hukum yang sama-sama kuat, yaitu “the law of supply and demand”, dan “the law of unintended consequences”.

Sekian, penjelasan ini pasti membingungkan Anda, sehingga jadi tertantang untuk baca-baca lagi kan.

Tentang Maman Firmansyah

Seorang pegawai yang gak jelas kerjaannya, selain apa yang disuruh atasan. Suami dari seorang istri dan ayah dari dua orang anak.
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized dan tag , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke Menyikapi Kisruh Upah Minimum

  1. Bayu berkata:

    Mantap bos, masih rajin juga menulis. Thanks berat sharing ilmunya. Kapan sekolah lagi?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s