The question is not whether “should this policy be implemented”, but rather “if this policy is implemented, will it have the effects you intend?”.

Syahganda Nainggolan, dalam artikelnya di Kompas hari ini Sabtu, 28 Januari 2012 nulis, “…ekonom-ekonom arus utama, yang sangat berpengaruh terhadap pengambil kebijakan selama ini, umumnya sangat kontra terhadap kekakuan (rigidity) pasar tenaga kerja.” Ada komentar?

Terus terang saya ragu dengan pernyataan pak Syahganda ini, karena saya menurut saya sih pengambilan keputusan apa pun di negara ini sepertinya tidak pernah berkonsultasi dengan siapa pun yang ahli tuh.

Yang serius dong! Nanya beneran nih! Kan situ ngakunya ‘an avid economics reader?’

Okeh, karena situ juga maksa. Mari kita ngawur bersama dengan ngomongin soal kisruh upah ini. Mulai dari mana kita?

Bagaimana pendapat ekonom secara umum tentang upah?

Kalo berdasarkan standard economics textbook, upah/gaji/penghasilan itu harga atas pekerjaan yang dilakukan oleh labor demi sang employer. Nah, yang dipake tentunya simple supply and demand equlibrium. Dalam hal ini, demand labor dari pengusaha (Apindo) atas pekerjaan di pabriknya ini bertemu dengan supply labor dari para buruh.

Di dunia yang ideal, Apindo tinggal bikin woro-woro, “gue lagi butuh buruh buat ngerjain kerjaan di pabrik gue: kerja 9 jam sehari, bla..bla.., trus kalo mau gue bayar (misalnya) Rp1.300.000,-.”  Nah, buruh yang bersedia dengan jenis kerjaan itu (dan bisa ngerjainnya) dan setuju dengan gaji itu, tinggal kerja sama sang Apindo. Kalo ngerasa kurang gede gajinya tinggal bilang, “Koh, naikin lagi jadi Rp1.500.000,- lagi napa? Nanggung amat?” Nah, kalo setelah proses tawar-menawar jadinya Rp1.400.000,- ya gak masalah, equilibrium tercapai katanya.

Kalo gak tercapai juga tawar-menawarnya?

Ya, si buruh tinggal cari pengusaha lain, pabrik lain, atau tempat kerja laen yang bersedia ngasih kerjaan sesuai harapan dia. Gampang kan? Begitu juga kalo udah kerja di suatu pabrik, dan ngerasa gak puas sama gaji, tinggal datengin employer, terus bilang: “naikin gaji gue 30% atau gue keluar nyari kerjaan di tempat laen! Ente mesti bakalan repot karena musti ngelatih tenaga kerja terampil kayak gue lagi.” Tawar-menawar terjadi lagi, equlibrium (baru ataupun nggak) bakal tercapai. Gampang sekali kan?

Ya, tapi kan di dunia nyata gak gitu-gitu amat?

Yup, Anda bener. Standard economic text-book itu di dunia antah berantah, asumsinya: semua pelaku ekonomi bertindak rasional. Gak ada pengusaha jahat yang sibuk meres keringat buruh sementara punya keuntungan berlimpah, dan juga gak ada buruh-buruh galak yang mecah-mecahin kaca pabrik, nutup pabrik yang lagi operasional, ataupun nutup jalan tol sampe bikin susah semua orang.  Standard economic text-book juga mengasumsikan kebebasan bertindak dan berpindah. Jadi, kalo ngerasa gak cocok dengan gaji di satu pabrik, tinggal pindah ke pabrik laen. Kalo ngerasa gak cocok dengan standar gaji di Indonesia, ya tinggal nyari kerjaan di Malaysia, atau di Hongkong. Jadi, gak perlu protes kalo gaji di Indonesia itu lebih rendah dibandingkan di Vietnam atau China, tinggal pindah aja ke sana kan?

Nah, karena asumsi di standard economic text-book itu gak rasional dan gak kejadian di dunia nyata, terus?

Yup, memang ada masalah dengan simple supply and demand dalam urusan upah, setidaknya soal:

• Bisa terjadi monopsonistic competition, di mana employer punya kekuatan pasar yang jauh lebih besar dari labor. Dengan jumlah labor yang berlimpah, employer tinggal bilang sama labor, “kalo ente gak mau dengan upah segitu, masih banyak koq yang mau.”
• Bisa juga kejadian kolusi antar-employer, kerja sama netepin upah.
• Bisa juga karena emang adanya segmentasi keahlian buruh, di mana sebagian besar buruh memang hanya bisa ngerjain kerjaan yang begitu-begitu aja. Gak gampang ngerjain kerjaan baru di tempat yang baru juga.
• Belum lagi ada kemungkinan munculnya search cost dan information cost, nyari kerjaan baru butuh waktu dan biaya.
• Dan mungkin juga karena imperpect mobility, gak gampang berpindah tempat, antar kabupaten, antar provinsi,  atau bahkan antar negara, butuh perjuangan dan pengorbanan.

Makanya butuh upah minimum?

Ya, kira-kira begitu. Kalo kata di sini sih, hampir 90% negara di dunia punya semacam aturan upah minimum. Besarnya tentu bervariasi, dari yang paling rendah sampe paling tinggi. Penentuannya bervariasi, ada yang pake pendekatan kebutuhan hidup minimum (atau layak), kayak di Indonesia, atau juga ada yang pake pendekatan jaminan sosial.

Tapi tentunya ada yang setuju dan gak setuju dong sama kebijakan upah minimum ini?

Sayangnya, ya.

Kalo yang gak setuju, kenapa? Kan justru bagus aturan ini membela kepentingan yang miskin?

Kalo pake berdasarkan standard economic text-book, prinsipnya begini: upah itu merupakan harga atau pekerjaan yang dikasi labor ke employer. Kalo harga ditetapkan oleh suatu kekuatan di luar mekanisme supply and demand, siap-siap aja pasti ada yang dirugikan. Gambar standardnya kayak gini nih:

Jadi kalo berdasarkan standard economic text-book, dengan adanya upah minimum, employer bakal ngitung-ngitung jumlah pembayaran upah mereka, terus mulai ngurangin jumlah demand for labor. Sementara itu, supply for labor bakal meningkat. Bakal ada orang-orang, yang seandainya gak ada upah minimum bakal bekerja (karena bersedia digaji di bawah upah minimum), gak jadi dapat kerjaan karena employer gak berani menggaji di bawah upah minimum, takut ngelanggar aturan. Ilustasi sederhana soal ini saya gambar di postingan saya yang ini. Ekonom yang menentang upah minimum bakal bilang: bakal ada orang-orang (kemungkinan yang low skilled) yang gak akan pernah punya kerjaan karena selalu kalah bersaing dengan orang-orang yang lebih berkompeten.

Efek lanjutannya, kalo berdasarkan pendapat ekonom yang menentang upah minimum, adalah: kebijakan upah minimum akan menguntungkan orang-orang yang sudah di labor market karena mereka bakal menikmati upah minimumnya. Hasil penelitian Martin Rama di sini, nambahin: kebijakan upah minimum menguntungkan buruh di perusahaan-perusahaan gede, sementara buruh di usaha kecil dan menengah malah dirugikan.

Selain soal logika grafik, ada lagi gak alasan ekonom yang anti-upah minimum ini?

Kira-kira kayak gini inih:

• Kebijakan upah minimum menutup labor market dari pesaing buruh-buruh lain, yang bersedia dibayar lebih murah, efek lebih lanjutnya inefisiensi dalam struktur harga produk manufaktur.
• Malah bikin repot usaha kecil, yang struktur biayanya sangat terpengaruh sama gaji karyawan.
• Efek tidak langsungnya bisa berupa kenaikan harga produk yang dihasilkan, untuk mengkompensasi kenaikan biaya upah. Di era globalisasi yang makin kompetitif, naikin harga ini gak gampang.
• Menguntungkan beberapa buruh, dengan beban bagi yang lebih miskin dan lebih tidak produktif.

Tapi pasti ada yang menentang ekonom yang anti-upah minimum ini dong?

Ya pasti ada lah. Ekonom yang mendukung upah minimum juga punya data yang membuktikan hasil yang berbeda dengan asumsi ekonom anti-upah minim: adanya upah minimum justru bikin peluang pekerjaan semakin meningkat. Carl dan Krueger contohnya. Beberapa argumen pendukung upah minimum, antara lain:

• Meningkatkan standar hidup si miskin.
• Memotivasi dan mendorong pegawai untuk bekerja lebih keras.
• Mendorong konsumsi oleh buruh.
• Mendorong orang kerja formal, daripada melakukan tindak kejahatan.
• Meningkatkan penggunaan teknologi, sebagai upaya employer untuk menghemat.

Gimana dengan kondisi di Indonesia?

Indonesia ini selalu unik. Yang pasti sih kita punya aturan tentang upah minimum. Bisa dicek di sini tentang aturan lengkapnya. Ada aturannya jelas di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Sepemahan saya sih begini:

• Penetapan upah minimum dilaksanakan setiap tahun.
• Upah ditetapkan dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
• Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota membentuk tim survey yang anggotanya terdiri dari unsur tripartit: perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi.
• Standar KHL ditetapkan dalam Kepmen No. 17 tahun 2005, berdasarkan standar tersebut, tim survey Dewan Pengupahan melakukan survey harga untuk menentukan nilai harga KHL yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi masing-masing.
• Survey dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September , sedang untuk bulan Oktober s/d Desember dilakukan prediksi dengan membuat metode least square. Hasil survey tiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapat nilai KHL.
• Nilai KHL ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.
• Berdasarkan nilai harga survey tersebut, Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan factor lain : produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha yang paling tidak mampu, kondisi pasar kerja dan saran/pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kotamadya.
• Gubernur nantinya akan menetapkan besaran nilai upah minimum. Penetapan Upah Minimum ini dilakukan 60 hari sebelum tanggal berlakunya yaitu setiap tanggal 1 Januari.

Kenapa selalu kisruh jadinya?

Wallahu a’lam. Secara psikologis, semua orang tentu pengen penghasilannya naek, caranya yang berbeda-beda. Ada yang kuliah dan kursus untuk meningkatan kapabilitas diri, ada yang nyari kerjaan di tempat baru, ada yang memilih jadi wiraswasta, dan ada juga memilih kenaikan gaji dengan berdemo.

Kenapa tahun demo buruhnya ini jadi kisruh banget?
Kisruhnya dikipasin sama dua gubernur, Jawa Barat dan Banten. Banten merevisi ketentuan upah minimum, sementara Jawa Barat menetapkan upah minimum di luar kesepakatan dewan pengupahan. Dua-duanya diprotes Apindo yang lantas  menggugat keputusan itu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Emang kalo rusuh begini beneran bakal bikin takut investor?

Kalo kata buruh sih nggak ngepek. Tapi yang jelas sih salah satu temen saya konsultan JICA dari Jepang sampe bela-belain nanyain rusuh buruh ini ke saya, karena ada temen investornya asal Jepang yang jadi ragu-ragu mau dateng investasi ke Indonesia. Tentu satu kasus ini gak bisa jadi acuan, tapi minimal perlu dipikirin juga bahwa: yang paling repot itu tentu pengusaha lokal yang skala usahanya gak terlalu besar. Mau mindahin usaha ke luar negeri juga gak gampang, mau nerusin usaha di Indonesia juga tentu bakalan deg-degan tiap tahun mikirin kenaikan upah tiap tahunnya.

Jadi, kesimpulannya gimana nih?

Gak ada kesimpulan yang pasti, sih. Yang perlu diperhatiin adalah bahwa pertanyaan yang penting bukanlah “apakah kita harus mengimplementasikan kebijakan ini?” tetapi lebih cocok, “apakah kalo kebijakan ini diimplementasikan, akan menghasilkan kejadian seperti yang saya inginkan?” Hal ini jadi penting karena di dunia ini, selain adanya hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk soal upah minimum, ada pula hukum yang sama-sama kuat, yaitu “the law of supply and demand”, dan “the law of unintended consequences”.

Sekian, penjelasan ini pasti membingungkan Anda, sehingga jadi tertantang untuk baca-baca lagi kan.

Sehubungan dengan penetapan aturan Upah Minimum (UMK) Kota Tangerang sebesar Rp1.529.000, melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/KEP.2-HUK/2012 Tentang Perubahan besaran UMK dan pengaturan Upah Minimum Sektoral (UMS), yang mengalami kenaikan dari Rp1.381.000 berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/ Kep.886-Huk/2011 tanggal 21 November 2011, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan tidak menambah rasa (tidak) hormat saya atas track record Ibu sebelumnya, melalui surat ini saya mohon maaf karena saya telah melanggar ketentuan mengenai UMK di Kota Tangerang. Perlu Ibu ketahui bahwa saya hanya sanggup menggaji Asisten Rumah Tangga (ART) saya sebesar Rp300.000 per 4 (empat) minggunya. Jauh di bawah standar UMK yang Ibu tetapkan.
2. Sang ART, Ibu Sri namanya, bekerja di rumah kami dari mulai pukul 13.00 sampe selesainya pekerjaan, biasanya sekitar pukup 17.00. Tanggung jawab pekerjaannya: nyuci, nyetrika, ngepel, masak, dll. Oh, mungkin Ibu juga lebih tau soal ini karena Ibu juga pasti punya ART di rumah, dan jumlahnya pasti lebih dari satu, tidak seperti saya. Kalau boleh tau, berapa Ibu menggaji ART-ART di rumah Ibu? Saya yakin gaji ART-ART Ibu sudah melampaui UMK yang Ibu tetapkan.
3. Perlu Ibu ketahui juga, tetangga sebelah saya juga telah melanggar ketentuan UMK minimum itu lho, dan juga tetangga di pojok itu, teman-teman saya di kantor juga setau saya semuanya melanggar ketentuan UMK terkait, karena kami semua tidak sanggup membayar ART kami sesuai standar UMK. Maaf ya, Bu.
4. Saking banyaknya ART yang dibayar di bawah standar UMK ini, minimal menurut pengamatan saya pribadi, setau saya merupakan bukti nyata bahwa ada hukum yang jauh lebih powerful dibandingkan hukum yang ditetapkan, termasuk peraturan UMK yang Ibu tetapkan, yaitu hukum permintaan dan penawaran (The law of supply and demand). Jadi, pas saya sedang butuh ART, demand for labor saya ini bertemu dengan supply for labor dari Ibu Sri, dengan ketentuan-ketentuan yang kami sepakati bersama (jam kerja siang-Ibu Sri kerja di rumah yang lain di pagi hari, jatah libur, boleh bawa makanan yang Ibu Sri masak, dan terakhir gajinya). Menurut bahasa economics, katanya sih equilibrium sudah tercapai (ah, soal ini pun Ibu pasti udah paham kan?). Saya senang karena pekerjaan rumah tangga istri saya sangat terbantu dengan adanya Ibu Sri, dan Ibu Sri pun senang (setidaknya menurut pengamatan ekspresi wajah selama bekerja di rumah, dan mengingat beliau sudah bekerja di rumah kami hampir setahun). Equilibrium tercapai, kami pun sama-sama senang. Ah, indahnya dunia…
5. Dengan pelanggaran berjamaah ini, yang berarti peraturan UMK diabaikan dan juga berarti nyaris tidak ada UMK ini sektor ART, saya sih hanya bisa berkesimpulan bahwa  pelanggaran berjamaah ini justru malah membuka peluang pekerjaan bagi Ibu Sri dan teman-temannya. Seandainya semua ART wajib menerima gaji sesuai standar UMK, saya dan teman-teman pelanggar lain tentu tidak akan sanggup membayar ART kami. Konsekuensinya, kami akan keluar dari pasar employer ART, dan mungkin sebagian besar employee ART juga tidak akan bisa bekerja lagi karena kurangnya supply employer. Hasil akhirnya, rumah kami tentu akan jauh lebih berantakan, but are still fine karena istri saya tidak bekerja dan kami pernah berbulan-bulan mengalami tidak punya ART, tapi Ibu Sri pun mungkin tidak akan punya penghasilan tambahan, dan juga ART-ART lain.
6. Berdasarkan analogi argumen di nomor 5 (lima), bagi saya ini merupakan pembelajaran penting dari bukti nyata dari hukum yang juga berlaku di dunia ini, yaitu the law of unintended consequences. Peraturan tentang UMK ini, seandainya diterapkan sepenuhnya, justru akan menghalangi para buruh dengan keahlian rendah atau tanpa keahlian (low skilled labour) untuk memasuki pasar tenaga kerja. Secara ekonomi keseluruhan, penerapan UMK di sektor tertentu justru akan berakibat negatif bagi perekonomian. Untungnya, kami di Indonesia ini sudah semakin ahli dalam ‘tidak memedulikan’ peraturan. Oh ya, ini hanya berdasarkan common sense saya loh Bu, belum pake data apa pun.
7. Oh ya, saya masih tetep pengen tau gaji dari para ART yang Ibu pekerjakan berapa ya?

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

MAMAN FIRMANSYAH

*Disclaimer: Akhir-akhir ini, saya sedang terpengaruh dengan pemikirannya Hayek, dan Austrian School-nya, jadi mungkin tulisan ini sangat bias.  Kalo sempet, saya ulas pro-kontra tentang upah minimum ini. Sepertinya sih tidak sempat…

Begini lah aksinya, sebelum menghilang …

Kayak gini yang periode ‘nyureng’:

Foto milik CBC. Beberapa pemimpin Amerika Latin, yang beraliran kiri-tengah, yang didiagnosis dengan penyakit kanker, searah jarum jam: Presiden Venezuela – Hugo Chavez, Presiden Paraguay – Fernando Lugo, mantan presiden Brazili – Luiz Inacio Lula da Silva, dan presiden Argentina – Cristina Fernandez (belakangan diketahui salah didiagnosis), dan presiden Brazili sekarang – Dilma Rousseff.

Mr Chavez said this was “very strange” but stressed that he was thinking aloud rather than making “rash accusations”. But he said the instances of cancer among Latin American leaders were “difficult to explain using the law of probabilities”. “Would it be strange if they had developed the technology to induce cancer and nobody knew about it?” Mr Chavez asked in a televised speech to soldiers at an army base. ~ BBC News

“Mungkin gak sih kalo para pemimpin Amerika Latin itu emang ‘dibikin sakit’ sama CIA?”

Buat para penggemar teori konspirasi, saran saya, tetap lah berharap…  Lagian, apa sih yang gak mungkin di dunia yang serba edan inih? Nazaruddin akhirnya bisa ketangkep, kumpulan cewek-cowok kemayu lipsync aja bisa laku,renovasi ruangan 100 m seharga Rp20 miliar aja bisa, apa lagi kalo yang melibatkan CIA kan? Mungkin perlu dipastikan juga proporsi agen CIA ini seperti apa, jangan-jangan 95% agen CIA ini kaum Yahudi, udah lengkap deh teori konspirasinya.

“Seriously Gan, ini loh daftarnya: Chavez kena kanker pelvix sarcoma, Dilma Roussef kena kanker limfoma, Lula kena kanker tenggorokan, Fernando Lugo kena kanker limfoma, dan terakhir, meski salah diagnosis, Christina Fernandez kena kanker tiroid. Dengan mengecualikan Christina Fernandez saja, ada 4 (empat) orang pemimpin Amerika Latin yang kena kanker. Kalo dibandingkan dengan jumlah negara Amerika Latin sebanyak 20 negara, persentasenya udah 20% toh? Bukannya udah ketinggian tuh persentase probabilitasnya?”

Yup, itu juga emang poinnya pernyataan Hugo Chavez. Still, permasalahannya emang: seberapa banyak sih kemungkinan kena kanker? Kalo berdasarkan data US National Cancer Institute’s Surveillance Epidemiology and End Results (SEER) Database di sini, kemungkinan kena kanker  itu 44,85% buat laki-laki dan 38,08% buat perempuan. Jadi, kalo berdasarkan data ini, angka 20% pemimpin Amerika Latin itu yang kena kanker sebenernya sangat mungkin. Artikel di sini bahkan menganalisis kalo angka 20% ini merupakan salah satu contoh kesalahan logika cherry picking,

Cherry picking, suppressing evidence, or the fallacy of incomplete evidence is the act of pointing to individual cases or data that seem to confirm a particular position, while ignoring a significant portion of related cases or data that may contradict that position. It is a kind of fallacy of selective attention, the most common example of which is the confirmation bias. Cherry picking may be committed unintentionally.

“Sebentar dulu, cherry picking ataupun bukan, data kemungkinan seseorang kena kanker itu kan dari Amerika Serikat, sangat mungkin berbeda dengan kondisi di Amerika Latin kan? Lagipula, siapa tau ada agen CIA di US National Cancer apa lah itu yang ngotak-ngatik datanya?”

Anda benar, di dunia ini secara praktis bisa ‘dicari’ data statistik yang ‘sesuai’ dengan keinginan koq, makanya Benjamin Disraeli bilang, “lies, damned lies, and statistics”. Sebagai perbandingan, Tim Harford, dalam program radio BBC More or Less yang ini, nanyain Dr Eduardo Cazap dari Argentina, presiden dari Union of International Cancer Control, yang bilang bahwa: one important concept that cancer is a very frequent disease. In a given moment, close to 1% of the population has the disease…”

“Tuh kan, apa gue bilang, cuma 1% kan jauh banget sama 20%??!!”

Bentar dulu, lebih lanjut Dr Eduardo Cazap bilang kalo kemungkinan kena kanker itu pun sangat bergantung sama usia. Seseorang dengan usia 50 – 80 tahun, seperti halnya para presiden Amerika Latin itu, punya kemungkinan yang lebih tinggi pula buat kena kanker. Lagipula, angka statistik yang 1% itu juga gak memperhitungkan berapa lama seseorang itu kena kanker. Jadi, dengan memperhitungkan rentang usia dan lamanya para pemimpin Amerika Latin itu mengidap kanker, angka 1 dari 5 kena kanker itu bukan hal yang menyimpang dari rata-rata statistik.”

“Jadi gimana nih kesimpulannya?”

Lain kali, presiden Hugo Chavez sebaiknya gak usah bawa-bawa ‘the law of probabilities’ dalam tuduhannya. Mendingan langsung ajah, jebret-jebret tuduh!. Kalo bawa-bawa statistik segala, pasti bakal ada yang bisa bantah…

“Pertanyaan terakhir, kira-kira CIA bakal ngasihin penyakit kanker ini lagi gak ke presiden Iran, Ahmadinedjad ?

Upsss…, kalo menurut saya sih bibit kanker itu udah dikirim sama Amerika melalui gerai-gerai McD, KFC, Burger King, dll. ke seluruh dunia . Cuma logikanya, kalo mau bunuh pemimpin negara lain, seharusnya CIA punya cara yang jauh lebih efisien dari menginjeksi kanker. Setidaknya, kalau teori konspiasi ini bener, percobaan mereka ke pemimpin Amerika Latin sepertinya gagal… Mereka musti cari cara lain…

Problems, at least to me, are:

• Kalo dimasukkin ke Google Translate, frase itu diartikan: “Armada Gurau dengan 24 Jam GPS.”
• Quipped? Maksudnya mungkin “equipped”,  kalo quipped kan artinya bergurau.
• Kata fleet sama sekali tidak perlu.
• 24 Hour GPS? Emang GPS biasanya dimatiin-idupin begitu yah? Bukannya nyala terus-terusan. Kalo maksudnya sang taksi itu selalu dipantau posisinya oleh Perusahaan Taksi, 24 Hour itu saya rasa gak pas.

Usulan saya? “Equipped by GPS”

Jika seandainya dilakukan survey korelasi kausalitas, saya yakin akan ada penelitian yang berkesimpulan: “sebagian besar lampu merah di Jakarta berpotensi menimbulkan buta warna temporer.” Tidak percaya? Lihat saja kelakuan pengendara sepeda motor, sopir angkutan umum, dan bahkan mobil pribadi di lampu merah di Jakarta. Ngebut pas lampu kuning, sudah mulai mengklakson dan menjalankan kendaraan ketika lampu hijau belum nyala, dan bahkan nerobos lampu yang jelas-jelas merah.

Ketika seseorang menerobos lampu merah, di lalu lintas kota Jakarta kita tercinta ini  mungkin bisa berarti:

1. Tidak berakibat apa-apa, dia selamat, orang laen selamat, lalu lintas tetep lancar, bahkan kena tilang polisi pun nggak;
2. Kena tilang polisi, setelah sebelumnya disuruh minggir atau dikejar motor polisi;
3. Bikin macet perempatan karena kendaraan dari arah kiri dan kanan tidak bisa jalan karena stuck;
4. Kecelakaan, dari paling ringan sampe paling parah.

Seseorang mungkin beruntung ketika kejadian 1 sampe 3 yang kejadian, tapi apa yang akan terjadi dengan kejadian 4? Masih belum bisa menggambarkan juga, okeh, coba dibayangkan perasaan Victor Herrera, yang istrinya, adik iparnya, anaknya, dan calon anaknya meninggal karena ditabrak Joseph Gray (yang seorang polisi) yang nerobos lampu merah!

Ringkasnya begini, 4 Agustus 2001, Maria Herrera (istri Victor Herrera), 24 tahun; anaknya Andrew, 4 tahun; dan adiknya Dilcia Pena, 16 tahun; meninggal seketika setelah minivan yang dikendarai Joseph Gray menerobos lampu merah, nabrak ketiga bersaudara tadi, dan bahkan menyeret-nyeret badan Andrew di fender bagian depan minivan hingga setengah blok! Duka itu belum selesai karena Maria Herrera ternyata sedang mengandung 8,5 bulan, yang kemudian dilahirkan dengan bedah caesar walau akhirnya tetap meninggal dunia  beberapa jam setelahnya.

Sebuah kelalaian berlalu lintas, yang bisa tidak berakibat apa-apa, dalam kasusnya Joseph Gray ini mengakibatkan 4 (EMPAT) nyawa melayang sekaligus!

Joseph Gray, sang penerobos lampu merah, didakwa dengan tuntutan pembunuhan tingkat kedua dan dihukum 5 sampai 15 tahun di penjara. Meski begitu, Victor Herrera tetap berkomentar, “Joseph Gray, 15 years is not enough for you.” Ya, hukuman apa pun dan kompensasi moneter sebesar apa pun tidak bisa mengembalikan nyawa orang, apalagi sampai 4 orang!

Rangkuman berita berita New York Times tentang kasus Maria Herrera bisa diliat di sini.

Harga sebuah kelalaian lalu lintas bagi Victor Herrera adalah nyawa istrinya, 2 orang anaknya, dan adik iparnya. Bagi Joseph Gray, penjara maksimum 15 tahun! Jadi, ketika suatu saat saya, Anda, atau siapa pun berpikiran untuk menerobos lampu merah, tolong diingat duka Victor Herrera!

Kenapa Tetap Melanggar?

Dan siyalnya, saya hanya membahas satu kelalaian lalu lintas: nerobos lampu merah. Masih ada ngebut melebihi batas kecepatan maksimum, mabuk pas bawa kendaraan, ngantuk pas bawa kendaraan, gak pake helm bagi pengendara motor, nelpon dan sms sambil naek motor atau nyopir, atau gabungan semuanya! Seberapa sering Anda ngelihat biker yang gak pake helm, sambil nerobos lampu merah atau sambil sms/telpon atau sambil ngerokok? Saya sih sering.

Dari sekian banyak aturan lalu lintas, setidaknya bisa dibedakan jadi aturan yang dibuat buat melindungi biker/pengendara mobil itu sendiri (wajib pake helm atau sabuk pengaman, batas maksimum alkohol, dan laen-laen) dan juga aturan yang dibikin untuk melindungi pemakai jalan laen (lampu merah, kecepatan maksimum, dan laen-laen). Sudah selayaknya aturan untuk melindungi pemakai jalan laen jauh lebih diperhatikan oleh individual, dan juga polisi, karena taruhannya nyawa orang laen juga!

Bagi saya, cerita tentang seorang pengendara motor di New York yang meninggal karena tabrakan (dan tidak pake helm) saat dia sedang memprotes aturan kewajiban mengenakan helm, seperti cerita di sini, memiliki harga kelalaian berbeda dengan duka Victor Herrera seperti uraian di atas. Sebuah ironi, meninggal karena tidak pake helm ketika sedang memprotes aturan yang dibuat untuk melindungi dia sendiri.

Lantas kenapa ngelanggar aturan lalu lintas?

Banyak penjelasan tentunya, saya hanya menjelaskan sebagian, kayak gini:

1. Manusia adalah Penilai Risiko yang Payah!

Ketika seseorang ditanya mana yang lebih mengerikan (ditinjau dari sudut risiko), antara:

• Jadi korban gigitan hiu? (bayangkan Jaws!);
• Jadi korban jatuhnya pesawat terbang? (bayangkan serial Lost!);
• Jadi korban serangan teroris? (bayangkan Bom Bali!);
• Jadi korban gempa, tsunami, dan gunung meletus?
• Jadi korban atau penyebab kecelakaan lalu lintas?

bagi sebagian orang, termasuk saya, akan sangat tidak memedulikan kecelakaan lalu lintas sebagai risiko yang tidak signifikan. Entah karena memang dihadapi sehari-hari, entah karena belum jadi korban, ulasan media yang berlebihan terhadap risiko tertentu, atau karena memang kita emang payah dalam menilai risiko.  Ancaman korban kecelakaan lalu lintas itu nyata!

Selama masa mudik (yang cuma 10 hari saja), korban meninggal sudah mencapai 700 orang (jumlah kecelakaannya sendiri 2.998 kasus), atau setara 6 kali jumlah penumpang Boeing 737-700 dan  3 kali jumlah korban bom bali, dan 70 kali jumlah korban meninggal gara-gara digigit hiu selama setahun di seluruh dunia (jumlah serangan total di seluruh dunia pada tahun 2000 sebanyak 79 kasus, dengan korban meninggal sebanyak 11 kasus)!

2. Tidak ada efek jera

Selain ketika terjadi kecelakaan (yang berkisar dari lecet, berdarah, gegar otak, patah tulang sampe meninggal), pelanggaran lalu lintas bisa jadi hanya berakibat selamat jalan terus, diteriakin pengendara laen, lalu lintas macet, atau kena tilang (dengan nilai yang bervariasi dari Rp20 ribu sampai Rp50.000, tergantung tingkat kesialan si pelanggar (ketemu dengan polisi yang gimana?).

Apakah karena nilai denda yang ringan ini yang bikin pengendara gak kapok-kapok melanggar? Bisa iya, bisa nggak.

Cukupkah denda yang cuma Rp50.000 itu? Bagi yang kena tilang (mungkin saya, mungkin Anda, atau mungkin siapa pun), angka segitu mungkin udah terlampau tinggi. Tapi coba ditanyakan ke Victor Herrera, nilai tilang berapa yang pas untuk pelanggar lampu merah? Hal ini jadi pokok bahasan Duncan J. Watts, di Bab Fairness and Justice di bukunya, Everything is Obvious: Once You Know the Answer. Silakan ditengok…

Di hari kedua saya menghirup udara Adelaide, salah satu nasehat yang saya peroleh adalah, “Don’t underestimate the ability of (Australian) government to fine you!” Di Adelaide, semua denda atas pelanggaran adalah berat dan mahal (bahkan untuk ukuran Australia), tetapi yang lebih penting adalah: setiap pelanggar pasti dihukum (denda)! Kepastian seperti ini yang tidak ada di Indonesia, sehingga orang masih bisa berkesimpulan: “ah, gue kena tilang karena lagi sial ajah, kemaren-kemaren ngelanggar juga gak apa-apa!” Mudah-mudahan saya salah…

3. Mari melanggar aturan bareng-bareng!

Apa yang akan dilakuka ketika biker di depan Anda sudah melaju nerobos lampu merah? Begitu juga ketika biker lain ngelawan arus lalu lintas? Bagaimana ketika ada biker yang gak pake helm dan juga sms-an? Kalikan dengan fakta bahwa petugas polisi ternyata ngebiarin si pelanggar?

Kalo berdasarkan pengalaman saya, orang akan dengan segala pembenaran ngelanggar aturan kalo udah ada temennya. Calon pelanggar merasa dapet kekuatan dan pembenaran ketika ada pelanggar laen (yang ternyata bisa melakukan pelanggaran yang sama). Entah diatribusikan ke herd behavior atau crowd psychology, yang jelas: manusia sering merasa dapet kekuatan laen ketika bertindak bersama-sama.

Ada yang mau menambahkan penjelasan?

Gabungan dari 3 faktor di atas dan faktor-faktor laen (yang tentunya masih banyak) dan saling terkait satu sama lain secara keseluruhan memberikan pola insentif dan disinsentif bagi pengendara di Jakarta untuk berdisiplin lalu lintas, atau tidak berdisiplin lalu lintas. Dengan segala konsekuensinya.

Flash back, kurang dari 2 tahun yang malu, sekitar 3 bulan setelah nyampe pulang dari Adelaide:

“Pa, kata psikolognya Athifa itu HDD?”

“HDD? Hard disk drive maksudnya? Buat di laptop apa di PC?”

“Nggak tau, pokoknya dibilangin HDD terus dibilangin kalo mau diterapi biayanya 150 rebu per pertemuan.”

Dialog absurd ini terjadi setelah istri saya, Ibu mertua, sama Athifa konsultasi gratis ke seorang psikolog tumbuh kembang anak di daerah Bintaro. Gratis karena sesuai iklannya, “konsultasi pertama gratis”, itu pun anaknya gak boleh ketemuan ..

Jadilah istri saya pun cerita tentang Athifa ke psikolog, sendirian, sementara Athifa diasuh mertua saya di luar. Yang diceritain, kelakuan Athifa waktu itu yang: ketakutan sampe nangis kejer kalo ketemu orang baru, gak respon kalo diajak maen sama temen sebayanya. Keluar lah diagnosis HDD tadi, mungkin yang dimaksudkan adalah ADD, Attention Deficit Disorder, atau mungkin ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Salah dua jenis autism.

Waktu itu saya tidak setuju dengan sang psikolog. Selain karena biaya konsultasi yang ekstra mahal, cukup untuk beli satu set mainan edukatif (yang dipake sama psikolog selama masa konsultasi), saya juga menganggap kalo sang ahli autism sudah terkena syndrome: “‘if the only tool you have is a hammer, you tend to see everything as a nail.”

And so the story goes, Athifa semakin membaik dalam hal hubungan interpersonal: mau maen sama anak2 laen! Seiring membaiknya kemampuan komunikasi, Athifa yang malah semangat ngajak maen anak2 kecil tetangga rumah.

Sampai saat datangnya satu pertanyaan besar yang harus dijawab: Athifa, to school or not to school?

Urusan sekolah ini sedikit rumit karena dua isu :

1. Athifa pernah drop out sekolah!

Jadi ceritanya, pas Athifa umur dua tahunan, pernah ngalamin ikut sekolah PAUD, di musholla RT yang lumayan jauh juga dari rumah. Hari pertama sekolah, Athifa ditonjok, literally, sama temannya. Pengalaman yang tidak terlalu menyenangkan dan hampir bikin ibu mertua mau nyantronin rumahnya anak yang mukul Athifa, untung gak jadi.

Lanjutlah Athifa sekolah PAUD dua hari seminggu, lebih banyak bolosnya, dan pas akhir semester sempet dapet rapor. Yeah, there you go, rapor buat sekolah PAUD? What’s next?

Selesai dapet rapor, Athifa sama sekali berhenti dateng ke PAUD. Bukan karena nilai rapornya yang jelek, juga bukan karena takut sama anak yang dulu sempet mukul, tapi karena alasan yang kedua, yaitu

2. Siklus tidur Athifa yang Aneh

Selepas pulang dari Australia, siklus tidur Athifa jadi begini: tidur paling awal jam 11 malem, bisa jam 2 atau jam 3 pagi kalo magribnya tidur siang dulu. Dan bangunnya? Paling cepet jam 10 pagi, biasanya jam 11. Dengan jam bangun tidur km segitu, Athifa pun sukses gak dateng2 lagi ke sekolah PAUD, officially drop out! Cool, eh!

Dengan kendala nomor dua dan kemampuan berbicara Athifa yang, pada saat itu, terbatas bikin saya dan istri jadi agak ragu buat nyekolahin Athifa. Mungkin tahun depan lagi kalo Athifa udah lebih lancar ngomong, atau mungkin kita cari Playgroup PGRI yang bukanya jam 3 sore biar cocok sama jadwal bangunnya Athifa.

Sampe saat yang indah pada waktunya itu tiba: Athifa semakin lancar ngomong, semakin lancar bersosialiasi, ada sekolah di samping rumah playgroupnya gak diajarin baca tulis, dam waktu tidurnya semakin bisa diatur. Jadilah Athifa didaftarkan sekolah, dengan biaya relatif mahal, dengan asumsi Athifa gak bakalan mogok sekolah.

Karena dekat rumah, ada program ‘aklimatisasi’ sebelum Athifa sekolah, diajak maen ke lingkungan sekolahnya. Dan terjadilah apa yang jadi judul artikel ini, Athifa sakau buat pergi ke sekolah.

Dengan jadwal tidur paling malem jam 9, jam 7 pagi Atjifa udah siap bangun pagi.

Dari kewajiban dateng ke sekolah minimal tiga hari, Athifa dateng 5 hari, dari Senin sampe Jumat. Dari waktu sekolah yang seharusnya selesai jam 10.30, Athifa pulang terakhir jam 12.00, bahkan setelah guru-gurunya pulang!

Yang terbaru, bahkan hari Sabtu dan Minggu pun tetep minta pergi ke sekolah. Maeeen…!

“Emh, Spongebob eh? Boleh saja, sih, cuma… gini loh Teh, kalo ngikutin logika orang gede kayak Papa, idealnya setiap detik waktumu itu dihabiskan dengan kegiatan yang bermanfaat, demi masa depanmu sendiri.”

“Yang nentuin bermanfaat nggaknya itu siapa, Pa?”

“Ya biasanya orang dewasa, kayak Papa.”

“Oh, jadi yang bermanfaat buat masa depan itu kayak apa?”

“Euu.. kalo kata orang2 sih ya yang bagus2, kursus baca, kursus balet, belajar melukis…”

“It looks so boring to me, Pa.”

“Yeah, I also think so, my dear.”

“Emang sudah pernah ada riset yang bilang kalo ikutan kursus begituan bakal bagus buat masa depanku, Pa? And anyway, what’s wrong with Spongebob, Pa?”

“Nothing wrong with Spongebob, actually. And for your questions, kalo kata Bryan Caplan di bukunya, Selfish Reasons to Have More Kids, no, everything you’ve done in your precious little time has nothing to do with your future life.”

“Jadi, om Caplan ngebolehin anaknya nonton Spongebob?”

“Emh, I’m not sure with Spongebob but he enthusiasticly allow Simpson.”

“Emang kalo nonton TV itu gak bagus ya, Pa?”

“Selama gak berlebihan gak apa-apa, Nak. Apapun yang berlebihan itu selalu gak bagus!”

“Tapi ada temenku yg gak boleh nonton TV sama mamanya, katanya nonton TV itu gak bagus buat anak2?”

“Mungkin buat temenmu itu memang gak bagus, kalo buat Teteh sih menurut Papa biasa aja.”

“Kalo ternyata nonton TV itu berpengaruh buruk sama anak-anak kayak aku gimana, Pa?”

“I’ll take my chance, Nak! Look, kalo Papa ngelarang kamu nonton Spongebob, maka:

1. You’ll be unhappy, then

2. Papa juga unhappy karena kehilangan my ‘me time’ karena dg nonton TV kamu akan sibuk dengan your ‘electronic baby sitter.’ :’)
3. Papa musti sediain sumber daya yang lain: waktu Papa, uang buat ikut kursus macem2, plus kamu sendiri belum tenth bahagia dengan semua kegiatan tadi.”

“Jadi, boleh nonton Spongebob ini win-win solution buat kita semua?”

“Semacam itu lah. You’re happy, I am happy, and your future life, ah, worry not today, it’ll come sooner than you and I think. Jadi, dari segi cost and benefit ngelarang nonton Spongebob itu lebih banyak cost-nya dari benefitnya.”

“Jadi, spongebob boleh, tapi kalo aku minta kursus renang boleh, gak?”

“Kalo kamu seneng, boleh2 saja. Setidaknya, meski kita masih belum tahu manfaatnya nanti, yang penting kamu seneng ngelaksanainnya.”

“Jadi yang penting I am happy with it?”

“Yeah, apa lagi yang lebih penting? Kids should have fun, enjoy your happy kid life. So do we as parents. Parenting should also fun. And, don’t worry be happy!”

p.s. Buat Athifa, Selamat Hari Anak, 23 Juli 2011. We wish you a happy and fun kids life.

Akan tetapi, kebijakan cuti bersama yang diambil oleh Menko Kesra, Menteri Agama, dan Menteri Tenaga Kerja, pada hari Jumat, 13 Mei 2011 pukul 16.18 (berita pertama di detik.com), sudah keterlaluan adanya, notoriously stupid, dan tidak perlu. Here are my thought on this issue.

Kebijakan dibikin Mendadak, GeJe

We’re actually almost accept ‘cuti bersama’ as a fact of life and inevitable, as inevitable as that ‘sosis so nice advertisement’.;)  Tapi cuti bersama tanggal 16 Mei 2011 ini luar biasa mendadak, dibikin Jumat pagi, dan diumumkan melalui rilis media Jumat sore. Alasan cuti bersama? “dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja.” What the…

Lucunya, pas tahun 2009 ketika pemerintah memutuskan untuk mengurangi cuti bersama dari 5 hari menjadi 4 hari, alasan ‘peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja’ juga dipake. Sampe sekarang pun, alasan ditetapkannya tambahan cuti bersama ini teuteup gak jelas. What a country we live in, eh..

Tujuan awal digagasnya kebijakan cuti bersama, yaitu pengen memajukan industri pariwisata yang terpukul gara-gara bom Bali, juga saya yakin tidak akan tercapai dengan adanya kebijakan dadakan ini. Gimana mau nyusun agenda liburan coba kalo pengumumannya aja dibikin H-1 begini?

Karena dibikin dadakan, bermunculan teori konspirasi asal muasal kebijakan cuti bersama ini, sebut saja:

1. Agar pembahasan RUU BPJS antara DPR dengan pemerintah pada tanggal 16 Mei 2011 gak jadi, thus, pembahasan RUU BPJS semakin tertunda. Tidak tanggung-tanggung media sekelas Kompas, 14 Mei 2011, mengulasnya.
2. Liburan panjang selama 4 hari, jadi arena buat Densus 88 show-off penangkapan teroris,  tujuannya ‘pengalihan isu’. Tidak lain dan tidak bukan yang ngeluarin isu ini adalah, @guritaglobal.

Do I plan for myself or leave it to you?

The question I ponder is who plans for whom?
Do I plan for myself or leave it to you?
I want plans by the many, not by the few.
    Fight of the Century: Keynes vs. Hayek Round Two

Ada yang lebih fundamental secara filosofis terkait cuti bersama ini, yaitu pertanyaan: sejauh mana peranan pemerintah dalam kehidupan warga negara? Meski pemerintah berdalih bahwa kebijakan cuti bersama ini ditujukan bagi PNS, mau tidak mau disadari bahwa cuti bersama ini mempengaruhi sektor swasta dan masyarakat pada umumnya.

Bagi saya, cuti itu adalah hak pegawai, dan pemerintah tidak memiliki hak untuk mengambil kembali, secara paksa, hak yang telah diberikan kepada PNS, dalam bentuk cuti bersama. It against the free will, free mind, freedom to act and plan, dan free free lainnya (tidak termasuk free goods dan freeware).

Seharusnya, kepada kami para PNS ini diberikan kebebasan untuk menentukan kapan dan seberapa lama atas hak cuti yang telah menjadi milik kami, karena kami telah dewasa dan dapat mengatur sendiri rencana cuti kami. Pemerintah tidak dapat dan tidak berhak untuk ngatur-ngatur bahwa kalo hari kejepit maka lebih efektif dan efisien kalo PNS libur; kalo libur lebaran maka kami juga musti nambah libur, dst.

Dengan kombinasi individual planning yang efisien, secara aggregat akan diperoleh planning yang efisien. Central planning, apalagi dengan kualitas birokrasi seadanya kayak di Indonesia justru lebih banyak mudharatnya daripada manfaat.

Dengan segala carut marut pelaksanaan cuti bersama: pelanggaran hak PNS, alasan yang gak jelas, kebingungan penerapan (bagaimana dengan karyawan kontrak yang belum/tidak berhak menikmati cuti? Bagaimana dengan karyawan yang cuti tahunannya telah ludes, apakah mesti ngutang cuti?), sudah saatnya kita dukung: hapuskan kebijakan cuti bersama!

ps. Suka atau tidak suka, saya tetep cuti bersama pada tanggal 16 Mei ini.